Pangkalpinang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembahasan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan paham radikal dan ekstremisme di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Kamis ( 6/08/2026) di Ruang Pertemuan Kesbangpol.
Rapat yang awaki oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, aparat penegak hukum dan akademisi.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Burhanuddin, S.Sos, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD PE merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 dalam rangka memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah berkembangnya paham ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada tindak pidana terorisme.
"Pencegahan ekstremisme bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, hingga masyarakat luas. Melalui penyusunan RAD PE ini diharapkan tercipta langkah-langkah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam menjaga kondusivitas daerah khususnya Bangka Belitung dan merupakan mandat dari Perpres nomor 8 tahun 2026 di perkuat denagn edaran Kemendagari yang terbit pada tanggal 22 Mei 2026 serta Pergub terbit pada tanggal 1 Juli 2026 kemarin. ," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai masukan terhadap rancangan dokumen RAD PE, mulai dari penyelarasan program dan kegiatan lintas sektor, pembagian peran masing-masing perangkat daerah, hingga penyusunan indikator pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi dan penanganan cepat kasus kasus yang belakangan marak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti ISIS, Al-Qaidah, True Crime Community, Neo Nazy dan lain sebagainya.
Dari semua peserta yang hadir sejauh ini telah melakukan aksi nyata berupa edukasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat serta mengawasi perkembangan yang harus di tagulangi bersama. Untuk itu besar harapan peserta yang hadir untuk segera membentuk Tim dengan anggaran yang bersumber pada APBN.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi terkait penganggaran dan sudah di akomodir hanya perlu penekanan pada RAD PE pada setiap OPD serta output yang dihasilkan.
Selain itu, forum juga menekankan pentingnya penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan literasi digital, pemberdayaan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi.
